Rencana Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembukaan sekolah sedikit ditentang oleh KOmisi X DPR. Hal ini berkaitan dengan pemikiran kembali dan mempertimbangkan adanya varian virus baru akibat mutasi corona. Varian baru virus tersebut adalah SARs CoV 2 B117. KOmisi X DPR menyampaikan hal ini ketika ada wacana sekolah akan dibukan pada bulan Juli 2021 mendatang karena sudah setahun lebih sekolah mengondisikan siswa untuk belajar dari rumah (BDR) karena adanya pandemi covid-19.
Mutasi Corona Akan Hambat Pembukaan Sekolah
Ketua KOmisi X Syaiful Huda, mengatakan bahwa ada varian baru virus vorona yang harus diwaspadai. Keadaan ini juga harus jadi salah satu pertimbangan terkait rencana Bulan Juli untuk membuka sekolah. Huda sebelumnya mendukung deposit slot via dana pemerintah untuk membuka sekolah pada bulan Juli karena sudah ada vaksinasi covid-19 untuk guru dan tenaga kependidikan. Fenomena hilangnya pembelajaran (Learning loss) pun bisa diminimalisasi jika semua pekerja di bidang pendidikan sudah mendapatkan vaksin.
Namun dengan kondisi yang ada, terutama mutasi corona maka dirinya menegaskan untuk tetap memprioritaskan pembukaan sekolah dengan memegang protokol kesehatan dan keselamatan peserta didik. Huda meminta kepada Kemendikbud untuk mendengarkan pertimbangan dan pandangan para ahli kesehatan serta epidemiolog sebelum melanjutkan rencana pembukaan sekolah yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Bulan Juli nanti. Keselamatan peserta didik menjadi prioritas dibandingkan learning loss yang sudah dialami.
Hadi pun menambahkan, DPR meminta Kemendikbud untuk berkoordinasi dengan badan yang memiliki otoritas yang memetakan munculnya virus baru corona akibat mutas. Pada prinsipnya semua harus terus memperbaharui informasi terkait kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan supaya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Apalagi status pandemi masih berlangsung bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Dengan pertimbangan ini mampu membuat keputusan terbaik mengenai rencana dibukanya kembali sekolah.
Dalam rencananya, Huda pun akan mendorong terlaksananya vaksinasi di kalangan mahasiswa sebelum kampus dibuka. Masukkan ini akan disampaikan kepada kemendikbud dalam rapat kerja bersama di Komisi X pada pekan depan.
Pemerintah Dinilai Belum Berhaisl Kendalikan Covid-19
Selain Huda, anggota komisi X Fraksi PAN Zainuddin maliki menganggap bahwa pemerintah belum berhasil mengendalikan covid-19 sehingga pembukaan sekolah pun menjadi wacana yang ditolak secara tegas oleh dirinya. Dia menganggap bahwa kemendikbud belum mempertimbangkan adanya mutasi corona yang sifatnya lebih berbahaya dibandingkan dengan virus yang sebelumnya. Menurut Zainuddin, belum saatnya sekolah dibuka untuk melaksnaakan tatap muka karena adanya varian baru dari virus corona
Pelaksanaan vaksinasi covid-19 pun bukan sebuah acuan untuk memutuskan pembukaan sekolah pada Bulan Juli. Effikasi vaksin buatan SInovac hanya mencapai 65, 3 persen saja dan tidak menjadi jaminan bahwa sepenuhnya sudah aman. Zainuddin menyarankan, daripada melakukan pembukaan sekolah lebih baik membenahi dan memaksimalkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Selama ini bantuan pemerintah untuk PJJ hanya sebatas teknis, seperti pemberian kuota dan bantuan gawai pada beberapa sekolah. Sebenarnya harus ditunjukkan kesungguhan yang lebih dari itu. Karena pembelajaran tatap muka pun tidak akan seefektif ketika melakukan tatap muka sebelum pandemi.